Ratusan Mahasiswa BEM Nusantara Sumsel Protes Kebijakan Pemerintah, Kartu Merah Berkibar di DPRD

Ratusan Mahasiswa BEM Nusantara Sumsel Protes Kebijakan Pemerintah, Kartu Merah Berkibar di DPRD

Ratusan Mahasiswa BEM Nusantara Sumsel Protes Kebijakan Pemerintah, Kartu Merah Berkibar di DPRD

PALEMBANG,- realitanews.co

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/6/2026).

 

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa mengangkat kartu merah sebagai simbol kekecewaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Aksi yang berlangsung damai tanpa insiden kericuhan itu berakhir sekitar pukul 15.30 WIB setelah Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua DPRD Abdullah Taufik, menemui para demonstran dan menerima tuntutan yang disampaikan.

Di sela-sela orasi yang dilakukan secara bergantian, mahasiswa mengangkat kartu merah sebagai bentuk protes terhadap sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

 

"Kami angkat kartu merah untuk program-program yang tidak mementingkan rakyat," tegas koordinator aksi di hadapan peserta demonstrasi.

 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan. Di antaranya menyelamatkan nilai rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional, mendesak DPR agar lebih serius memperjuangkan aspirasi rakyat, serta memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera menstabilkan kondisi ekonomi hingga ke pelosok daerah.

 

Selain itu, mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai masih prematur. Mereka juga mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.

 

Tuntutan lainnya meliputi penolakan terhadap praktik peradilan militer bagi kasus yang melibatkan warga sipil, penolakan tindakan represif aparat terhadap demonstran, serta dorongan agar pemerintah lebih serius menangani berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Ketua BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan pihaknya juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran pada sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

 

Mahasiswa turut mengkritisi pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih yang dianggap belum berjalan optimal. Selain itu, mereka menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan solar dan Pertalite di sejumlah daerah, serta kenaikan harga Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat.

 

"Polanya seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kami khawatir ketika Pertamax dinaikkan lalu Pertalite menjadi langka, pada akhirnya Pertalite akan dihilangkan dari Republik ini," ujar Ilham.

 

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyinggung sejumlah persoalan sosial lainnya, termasuk kasus penyiraman air keras yang menurut mereka membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

 

Massa aksi menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan murni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan tidak memiliki kepentingan kelompok tertentu.

 

"Jangan sampai aktivis dikira antek asing. Kami turun menyampaikan aspirasi rakyat," katanya.

 

Mahasiswa meminta DPRD Sumsel mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Mereka memberikan waktu kepada pihak terkait untuk merespons aspirasi tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut, mahasiswa mengaku akan melakukan konsolidasi guna menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.

 

"Kami akan terus mengawal poin-poin tuntutan. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan konsolidasi untuk aksi yang lebih besar," tandasnya.

 

Setelah seluruh tuntutan diterima oleh pimpinan DPRD Sumsel, massa aksi membubarkan diri secara tertib. DPRD Sumsel berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

( Herman)